JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia mengumumkan bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler akan dimulai pada Februari 2026.
Program ini mencakup Bantuan Langsung Tunai (BLT) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Penyaluran ditargetkan kepada sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menegaskan bahwa bansos ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan kebutuhan dasar masyarakat miskin tetap terpenuhi, terutama menjelang bulan suci Ramadhan dan perayaan Idul Fitri 1447 Hijriyah.
"Bansos reguler tahap pertama ini rencananya mulai disalurkan Februari untuk sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat, termasuk di dalamnya PKH dan bantuan sembako," ujarnya.
Dengan latar belakang tersebut, pemerintah berupaya mengatur mekanisme penyaluran yang cepat, aman, dan tepat sasaran agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh keluarga miskin yang paling membutuhkan.
Besaran dan Mekanisme Bansos
Dalam mekanisme penyaluran, BPNT 2026 diberikan sebesar Rp200.000 per bulan per keluarga penerima manfaat. Bantuan ini disalurkan per triwulan, sehingga setiap KPM akan menerima total Rp600.000 untuk periode Januari, Februari, dan Maret.
Sementara itu, besaran bantuan PKH disesuaikan dengan kategori penerima. Kategori tersebut mencakup:
Anak usia sekolah,
Lanjut usia di atas 60 tahun,
Penyandang disabilitas,
Ibu hamil, dan
Anak usia dini.
Jumlah bantuan PKH bervariasi antara Rp225.000 hingga Rp750.000, tergantung kategori penerima.
Kebijakan ini bertujuan memastikan bahwa setiap kelompok mendapatkan manfaat yang sesuai dengan kebutuhan dasar mereka, sehingga program ini tidak hanya bersifat finansial tetapi juga mendukung pemenuhan kesejahteraan sosial keluarga miskin.
Jalur Penyaluran: Perbankan dan PT Pos Indonesia
Saat ini, penyaluran bansos masih melalui dua jalur utama. Jalur pertama menggunakan perbankan milik pemerintah yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), sementara jalur kedua melalui PT Pos Indonesia.
Kedua jalur ini dipilih karena dianggap paling efektif menjangkau seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil yang sulit dijangkau.
Mengenai rencana penyaluran melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Menteri Sosial menyebut bahwa kebijakan tersebut masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
"Selagi belum ada arahan, mekanisme penyaluran bansos pada periode ini masih akan disalurkan melalui perbankan Himbara dan PT Pos Indonesia," ujar Saifullah Yusuf.
Langkah ini menunjukkan fleksibilitas pemerintah dalam menyesuaikan mekanisme distribusi agar bansos tetap tepat waktu dan tepat sasaran.
Tujuan Penyaluran: Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial
Penyaluran BLT dan PKH bukan sekadar pemberian uang tunai, tetapi merupakan instrumen perlindungan sosial bagi keluarga miskin. Program ini membantu KPM memenuhi kebutuhan pokok, termasuk pangan, pendidikan anak, dan kebutuhan kesehatan dasar.
Menteri Sosial menekankan pentingnya program ini menjelang bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 1447 Hijriyah, periode ketika kebutuhan masyarakat cenderung meningkat. Dengan demikian, bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga stabilitas sosial di tingkat keluarga.
Tantangan dan Strategi Penyaluran
Penyaluran bansos tidak selalu berjalan mulus. Beberapa tantangan yang mungkin muncul antara lain:
Kendala distribusi di wilayah terpencil,
Kemungkinan duplikasi data penerima, dan
Keterbatasan akses teknologi bagi sebagian KPM.
Untuk mengatasi hal tersebut, Kemensos melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah agar data KPM valid dan distribusi tepat sasaran. Selain itu, pemanfaatan Himbara dan PT Pos Indonesia diharapkan dapat meminimalisir hambatan logistik, karena kedua lembaga ini memiliki jaringan yang luas di seluruh Indonesia.
Pemantauan dan Evaluasi
Kemensos menekankan pentingnya pemantauan dan evaluasi selama penyaluran bansos. Setiap tahap penyaluran akan diawasi untuk memastikan:
Bansos diterima tepat waktu,
KPM menerima jumlah sesuai ketentuan, dan
Tidak terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan.
Mekanisme pemantauan ini melibatkan petugas lapangan, tim monitoring Kemensos, serta peran aktif masyarakat. Pendekatan ini bertujuan agar setiap rupiah dari bantuan sosial memberikan manfaat maksimal bagi keluarga yang benar-benar membutuhkan.
Harapan dan Dampak bagi Masyarakat
Dengan penyaluran BLT dan PKH tahap pertama yang dijadwalkan mulai Februari, diharapkan masyarakat miskin di seluruh Indonesia dapat:
Memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari,
Meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan
Mendapatkan perlindungan sosial yang lebih baik.
Bansos ini juga diharapkan menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan sosial masyarakat, sehingga mereka lebih siap menghadapi kemungkinan bencana sosial dan ekonomi di masa depan.
Penyaluran BLT dan PKH oleh Kemensos pada Februari 2026 merupakan langkah strategis pemerintah dalam memastikan perlindungan sosial bagi keluarga miskin.
Dengan memanfaatkan jalur perbankan Himbara dan PT Pos Indonesia, serta kemungkinan ke depan melalui Koperasi Desa, pemerintah berupaya agar bansos tepat sasaran dan berdampak maksimal.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa negara hadir untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama menjelang bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 1447 Hijriyah.
Program ini bukan hanya soal uang tunai, tetapi juga tentang pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial bagi keluarga miskin.